Miftahul Huda, 13 Agustus 2024. – Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Madrasah Aliyah (MA) Madrasah Miftahul Huda (MIFDA) Parit Tengah Baru, Desa Sungai Malaya Kec. Sui. Ambawang Kab. KUBU RAYA. Secara tegas menolak kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua OSIS MA Mifda, Syarifin, saat diwawancarai oleh tim redaksi koran sekolah.
Pasal 103 mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja memunculkan polemik khususnya Ayat (4) Huruf “e” yaitu penyediaan alat kontrasepsi.
Syarifin, berpendapat bahwa kewenangan yang diberikan dalam PP tersebut tidak sejalan dengan upaya sosialisasi bahaya seks bebas yang terus digencarkan di kalangan remaja. “Kami khawatir kebijakan ini justru akan memicu penyalahgunaan dan memberikan pesan yang salah kepada para pelajar,” tegas Syarifin.
“Sebagai organisasi siswa, kami merasa perlu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini. Kami yakin bahwa pendidikan seks yang komprehensif dan penanaman nilai-nilai agama yang kuat adalah solusi yang lebih tepat untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja,” lanjutnya.
OSIS MA MIFDA berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencari solusi alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan remaja Indonesia.
Penulis: Tim Koran Mini Ma Mifda